^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Loading images...

Pekanbaru || www.pta-pekanbaru.go.id

Bertempat di Ruang Rapat PTA Pekanbaru IKAHI cabang PTA Pekanbaru melaksanakan kegiatan BAHTSUL KUTUB yang di hadiri oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru (Drs. H. Armia Ibrahim, SH), dan seluruh anggota IKAHI PTA Pekanbaru (10/09/2014).

Acara tersebut dibuka oleh Ketua IKAHI PTA Pekanbaru (Drs. H.Harun,S, SH, MH) dengan moderator (Drs. H. Insyafli, M.HI) dan sebagai narasumber yaitu (Drs. H.Alizar Jaz, SH, MH) adapun materi yang akan dibahas dari kitab SUBULUS Salam JUZUK III halaman 99/100 mengenai Hukum Kewarisan Islam.

Berikut penjelasan dari isi kitabnya : \"KEWARISAN KAKEK”


 

Telah bersabda rasullulah SWA yang artinya “dari imron bin Al.Hushain beliau berkata :  telah datang seorang laki-laki (Rajulun-kepada Nabi SAW) untuk bertanya : sesungguhnya dari anak laki-laki dari anak laki-laki ku (cucu laki2) seudah meninggal dunia, berapakah bagian ku dari kewarisanya? Jawab nabi SAW “bagian mu 1/6, setelah laki-laki itu pergi (beberapa langkah) nabi SAW memanggilnya kembali dan bersabda “untuk mu 1/6 lagi, setelah laki-laki itu pergi (beberapa langkah) nabi SAW memanggilnya lagi, dan bersabda “sesunggunya 1/6 yang terakhir merupakan THU’mah (artinya tambahan).

HR. Riwayat Ahmad dan Al ARbaah, tirmizi mengatakan hadist ini shaih.

Dalam hadist di atas nabi SAW hanya menjelaskan kewarisan kakek saja dengan tanpa menjelaskan adanya ahli waris lain dengan bagian mereka masing-masing, oleh sebab itu patut di kemukakan disini dua komentar ulama sebagai berikut :

QATADAH, beliau mengatakan tidak dijelaskan secara rinci ahli waris lainnya dalam hadist ini kecuali hanya kewarisan kakek yang intinya bahwa bagian kakek minimal 1/6 bagian dari harta kewarisan yang di tinggalkan oleh cucunya tersebut.

AL-HAFIZH , IBNU, HAJAR, AL-ASQOLANY, beliau menggambarkan masalah kewarisan dalam hadist ini yakni pewari (cucu) meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan dan kakek yang bertanya kepada NABI SAW, tentu bagian 2 orang anak perempuan (bintayni) 2/3 bagian, dan sisanya 1/3 bagian, maka nabi SAW memberikan untuk kakek penanya 1/6 bagian berdasarkan FURUUDH (bagian yang seharusnya) buat kakek 1/6 bagian, dan nabi SAW tidak langsung memberikan kepada kakek itu 1/6 sisanya, gunanya supaya jangan ada anggapan bahwa FURUUDH kakek adalah 1/3, sehingga nabi SAW membiarkan laki-laki itu pergi (beberapa langkah terlebih dahulu kemudian NABI SAW memanggilnya kembali dan bersabda “untuk 1/6 lagi) yakni sisa harta yang di sebut dengan istilah THU’mah (tambahan,bonus, Ashabah) maksudnya agar kakek itu tahu bahwa dia mendapat tambahan dari bagiannya yang semestinya, sehingga dapat di simpulkan bahwa kakek itu dapat 1/6 bagian dengan alas an hukum “FURUUDH” (bagian yang semestinyaa) di tambah 1/6 lagi dengan dasar hukum “ashabah” (sisa harta).

Dengan memahami kronoligis hadist di atas seharusnya seluruh Hakim di Peradilan Agama khususnya hendaklah membuat pertimbanggan hukum secara cermat, jelas dan rinci yang di dasari oleh dalil-dalil hukum yang relevan dalam memutus suatu perkara atau membuat penetapan suatu perkara, khususnya hukum kewarisan islam sebagai mana yang telah di contohkan oleh nabi kita Muhammad SAW agar para pencari keadilan paham dan mengerti terhadap ketentuan hukum yang diputusakan untuk mereka (IKAHI CABANG PTA PEKANBARU)

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKAHI

A. ANGGARAN DASAR IKATAN HAKIM INDONESIA

PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya Hakim Indonesia sebagai Pejabat Negara mempunyai peran strategis dalam mewujudkan/tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.
Tegaknya hukum yang demokratis, sebagai pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Sadar akan peran strategis, harkat dan martabat, serta besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, maka Hakim Indonesia bertekad menggalang persatuan dan kesatuan dalam rangka mengembangkan profesionalisme dan kemandirian dengan peran sertanya dalam pembangunan hukum nasional yang di cita-citakan.
Bahwa dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berwibawa dan bertanggung jawab, maka hakim-hakim Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pemegang amanah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Hakim Indonesia sebagai berikut :
BAB I
NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Ayat 1        :      Organisasi ini bernama Ikatan Hakim Indonesia disingkat IKAHI, bertempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Ayat 2        :      IKAHI didirikan pada tanggal 20 Maret 1953 untuk waktu yang tidak ditentukan.

 

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Ayat 1        :      IKAHI berasaskan PANCASILA.
Ayat 2        :      IKAHI bertujuan:

a.       Membentuk dan membina hakim yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.      Memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korps yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota.
c.       Meningkatkan kedudukan fungsional idiil dan materiil para hakim, yang selaras dengan tugasnya yang murni dan luhur sebagai pejabat negara, penegak hukum, kebenaran dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
d.      Menjunjung tinggi citra, wibawa, harkat martabat hakim dan mempertebal rasa tanggung jawab dalam memberikan darma BHAKTInya kepada negara dan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai organisasi profesi maka berupaya meningkatkan mutu kemampuan dan ketrampilan para anggotanya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak azasi manusia kepada para pencari keadilan.
e.       Mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri, peradilan tanpa membedakan orang, merupakan sendi negara hukum yang demokratis sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III
UPAYA MENCAPAI TUJUAN
Pasal 3
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut,  IKAHI berupaya :
a.       Ikut membina kepribadian Hakim Indonesia dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan kepribadian hakim yang berbudi luhur.
b.      Meningkatkan kontrol/mawas diri serta melakukan pembelaan terhadap anggota yang melaksanakan profesinya selaras dengan tugasnya yang mulia dan luhur.
c.       Memperjuangkan dan mempertahankan prinsip peradilan yang merdeka, mandiri dan terlepas dari pengaruh  ekstra yudisial manapun.
d.      Menyelenggarakan rapat pertemuan, kegiatan ilmiah, penerbitan Mass Media.
e.       Mengupayakan kesejahteraan lahiriah dan batiniah anggota IKAHI dan keluarganya.
f.       Mendampingi pimpinan pengadilan disemua tingkat dalam upaya pembinaan hakim.
g.      Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan organisasi lain, baik di dalan maupun di luar negeri.
h.      Mengajukan saran kepada pemerintah dan usul kepada Mahkamah Agung RI dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, Berkenan dengan hukum dan profesi hakim.
i.        Menyelenggarakan kegiatan lain yang mengacu pada tujuan organisasi IKAHI.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Ayat 1        :      Anggota IKAHI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
Ayat 2        :      Anggota biasa adalah hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Hakim Ad Hoc, Hakim Pengadilan Pajak, dan yang bertugas pada instansi lain.
Ayat 3        :      Anggota luar biasa adalah hakim tersebut dalam ayat 2 yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan yang berjasa pada IKAHI.
Ayat 4        :      Anggota kehormatan adalah mereka yang pada ketentuan ayat (2) dan ayat (3) atas dasar putusan Musyawarah Nasional IKAHI karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap IKAHI.
BAB V
POKOK-POKOK ORGANISASI
Pasal 5
PUSAT, DAERAH, CABANG
Ayat 1        :      Wilayah kekuasaan pusat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang dipimpin oleh pengurus pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
 
Ayat 2        :      Wilayah kekuasaan daerah meliputi wilayah propinsi yang dipimpin oleh pengurus daerah dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.
 
Ayat 3        :      Wilayah kekuasaan cabang meliputi wilayah Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, kecuali cabang pada tingkat banding.
Ayat 4        :      Cabang Kabupaten/kota dimungkinkan untuk dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa.
Ayat 5        :      Pada Pengadilan tingkat banding masing-masing dapat dibentuk pengurus cabang.
Ayat 6        :      Pengurus cabang IKAHI pada Mahkamah Agung RI, status kepengurusannya setingkat dengan pengurus daerah.

COPYRIGHT 2014  Tim IT PTA-Pekanbaru (412D!)